Jhon Vera Tampubolon Soroti Banner Kampanye Pilkades Tanjungsari, Singgung Netralitas ASN

PACITAN, DAILYPUBLIK.COM – Polemik alat peraga kampanye salah satu calon kepala desa di Desa Tanjungsari, Kecamatan/Kabupaten Pacitan, yang menggunakan latar belakang foto sosok berseragam aparatur sipil negara (ASN) dan diduga mirip pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, turut mendapat perhatian tokoh politik senior sekaligus Ketua Projo Kabupaten Pacitan, Jhon Vera Tampubolon.

Jhon menilai, penggunaan visual pejabat berseragam ASN dalam materi kampanye politik, termasuk dalam kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades), berpotensi menimbulkan persoalan terkait prinsip netralitas ASN.

"Penggunaan latar belakang pejabat berseragam dalam gambar calon tertentu menurut saya sudah menjadi sebuah pelanggaran netralitas ASN," ujarnya.

Menurut Jhon, penggunaan foto tersebut dapat membentuk persepsi tertentu di tengah masyarakat, seolah-olah pejabat yang bersangkutan beserta instansinya memberikan dukungan kepada salah satu calon.

"Hal itu memberikan kesan subliminal atau penekanan kepada masyarakat bahwa pejabat tersebut dan instansinya mendukung calon tersebut. Ini menjadi pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat," terangnya.

Ia menambahkan, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut pertanyaan terhadap netralitas ASN, tetapi juga berpotensi merendahkan wibawa institusi negara.

"Hal tersebut tentunya membuat netralitas ASN perlu dipertanyakan. Selain itu, juga merendahkan wibawa negara sesuai Pasal 71 juncto Pasal 188 Tahun 2016 tentang Pilkada," imbuhnya.

Lebih lanjut, Jhon berharap Sekretaris Daerah (Sekda) Pacitan selaku Ketua Panitia Pilkades tingkat kabupaten segera mengambil langkah untuk menyikapi polemik tersebut agar tidak berkembang semakin luas.

"Saya berharap Sekda sebagai ketua panitia kabupaten segera bertindak, mengingat polemik tersebut diduga melibatkan pejabatnya. Hal itu perlu dilakukan agar polemik ini tidak berkepanjangan," pungkasnya.

Polemik penggunaan foto sosok berseragam ASN dalam alat peraga kampanye tersebut kini menjadi perhatian publik, terutama menyangkut batas antara penggunaan simbol atau citra pejabat pemerintah dengan prinsip netralitas aparatur negara dalam penyelenggaraan kontestasi politik di tingkat desa.(Acr