Digadang Dampingi Lisdyarita, Teguh Wiyono Bicara Reog, Investasi hingga Masa Depan Ekonomi Ponorogo

Teguh Wiyono, Calon Wakil Bupati Ponorogo. (Foto: Ist)

PONOROGO, DAILYPUBLIK.COM – Nama Teguh Wiyono mulai disebut-sebut dalam peta politik Ponorogo. Pria 39 tahun keturunan dari warga Desa Bajang, Kecamatan Balong itu digadang-gadang sebagai calon wakil bupati yang akan mendampingi Lisdyarita.

Di tengah munculnya nama tersebut, Teguh yang akarab disapa Mas TW justru banyak berbicara mengenai gagasan pembangunan.

Ia menawarkan konsep pembangunan yang bertumpu pada potensi masing-masing wilayah di Ponorogo.

Menurutnya, Ponorogo memiliki modal besar untuk berkembang. Potensi itu tersebar mulai dari sumber daya alam, budaya, pariwisata, industri, pendidikan hingga sumber daya manusia.

“Ponorogo ini sebenarnya punya banyak potensi. Tinggal bagaimana kita petakan, kita kelola dan kita jadikan kekuatan ekonomi. Jangan semua dipusatkan di satu tempat,” kata Teguh, Jumat, 28 Agustus 2026.

Teguh menilai pembangunan daerah perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih terukur.

Setiap wilayah harus memiliki sektor unggulan yang dikembangkan sesuai karakter dan potensinya.

Wilayah timur seperti Pulung dan Pudak, misalnya, dapat diarahkan pada pengembangan sumber daya alam, termasuk pengelolaan air mineral.

Sementara Ngebel dinilai memiliki peluang besar sebagai kawasan pariwisata sekaligus pengembangan ekonomi kreatif.

Adapun kawasan barat Ponorogo memiliki potensi dolomit yang menurut Teguh dapat dikembangkan untuk mendukung sektor industri, termasuk pupuk dan semen.

“Setiap wilayah punya kekuatan sendiri. Itu yang harus kita bangun. Jangan sampai potensinya ada, tetapi tidak memberikan nilai tambah yang besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Gagasan Teguh juga menyentuh sektor budaya. Ia mengusulkan Ngebel dikembangkan sebagai salah satu panggung budaya Ponorogo.

Salah satu konsep yang ditawarkan adalah pertunjukan Reog secara rutin setiap malam.

Dengan 312 desa/kelurahan yang ada di Ponorogo, kelompok seni dari masing-masing desa dapat tampil secara bergiliran.

Bagi Teguh, pertunjukan tersebut bukan sekadar agenda kebudayaan. Jika dikelola dengan baik, kegiatan itu dapat menggerakkan ekonomi seniman, UMKM, pengrajin, kuliner hingga sektor pariwisata.

“Kalau setiap desa tampil bergantian, kita bisa punya pertunjukan setiap malam. Ini bukan hanya soal seni, tetapi juga menghidupkan ekonomi seniman, UMKM, pengrajin, kuliner dan sektor pariwisata,” jelasnya.

Penguatan ekosistem Reog, kata Teguh, juga membutuhkan regenerasi. Ia mendorong adanya akademi atau institut seni di Ponorogo.

Lembaga tersebut nantinya dapat menjadi ruang pendidikan bagi generasi muda yang ingin menekuni seni tradisi, mulai dari pembarong, penari, pengrawit hingga pemain terompet.

“Kalau kita ingin Reog tetap hidup puluhan bahkan ratusan tahun ke depan, regenerasinya harus disiapkan dari sekarang,” tegasnya.

Teguh juga menyoroti kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat Ponorogo perlu membuka ruang investasi.

Investasi dari luar daerah maupun luar negeri dinilai dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, investasi menurut dia harus diiringi pembenahan pendapatan asli daerah (PAD).

Sektor retribusi, termasuk parkir, perlu ditata melalui dialog dengan pengelola dan paguyuban. Dengan begitu, penerimaan daerah dapat ditingkatkan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

“PAD harus diperkuat. Kebocoran harus ditutup dan sistemnya harus dibenahi. Tetapi masyarakat juga harus diajak bicara,” katanya.

Teguh berpandangan pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik.

Jalan dan penerangan jalan umum harus diarahkan untuk membuka akses menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Ia juga menilai kondisi geografis harus menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pembangunan jalan, termasuk pilihan betonisasi maupun pengaspalan.

Jalur Jeruksing–Jabung, misalnya, menurut Teguh membutuhkan kajian teknis agar metode pembangunan yang dipilih sesuai dengan kondisi lapangan.

“Jalan itu jangan hanya dilihat sebagai proyek infrastruktur. Jalan harus menjadi pembuka akses ekonomi. Kita bangun kawasan industri, aktivitas ekonomi tumbuh, pajak daerah bertambah, kemudian penerimaannya bisa kembali digunakan untuk membangun Ponorogo,” tutur Teguh.

Selain ekonomi dan infrastruktur, Teguh menilai pembangunan Ponorogo membutuhkan konsolidasi politik.

Perbedaan pilihan politik dianggap sebagai hal yang wajar. Namun, seluruh kekuatan politik perlu memiliki titik temu ketika berbicara tentang kepentingan masyarakat dan masa depan daerah.

“Yang kita cari bukan siapa yang paling kuat, tetapi bagaimana semua kekuatan politik bisa mempunyai visi yang sama untuk Ponorogo,” ujarnya.

Di tengah gagasan industrialisasi, investasi dan pariwisata, Teguh menegaskan pendidikan tetap menjadi bagian penting pembangunan.

Ponorogo memiliki kekuatan sebagai daerah pendidikan dan pesantren. Potensi tersebut menurutnya harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan tetap berpijak pada nilai keagamaan dan kebudayaan.

Pendidikan yang kuat akan mendukung kebutuhan tenaga kerja industri. Pariwisata membutuhkan pelaku ekonomi kreatif, sedangkan kebudayaan membutuhkan generasi penerus.

Pada akhirnya, Teguh ingin pembangunan Ponorogo tidak sekadar menghasilkan proyek fisik. Ia menawarkan ekosistem yang menghubungkan potensi alam, Reog, pariwisata, industri, pendidikan, investasi dan sumber daya manusia.

“Ponorogo tidak harus menjadi daerah lain. Kita harus menjadi Ponorogo yang kuat dengan potensi kita sendiri,” pungkasnya. (Nov)